Program Yang Tidak Dijalankan Merupakan Kerugian Negara

20-06-2013 / B.A.K.N.

Berbicara tentang penyelamatan uang negara, kerugian negara tidak hanya sebatas pada kerugian materiil saja,melainkan juga kepada hal yang sifatnya imateriil.

Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komisi V, Nusyirwan Soejono dalam Diskusi Publik tentang Penyelamatan Keuangan Negara yang diselenggarakan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN)  DPR pada Kamis (20/6) di Jakarta.

"Berbicara tentang penyelamatan uang negara, tidak hanya pada kerugian negara yang terbatas pada hilangnya uang negara saja, melainkan juga jika program-program yang tidak dijalankan sesuai yang direncanakan, misalnya keterlambatan pelaksanaan program,apalagi sampai tidak berjalannya program," ungkap Nusyirwan.

Ditambahkannya, jika hal tersebut terjadi artinya ada sebuah kesalahan yang dilakukan saat disusunnya perencanaan progam yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga.

Senada dengan Nusyirwan, Irjen Kemendikbud yang juga mantan anggota KPK, Hayono Umar mengatakan, bagaimana program-program yang strategis itu dapat diawasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pasca pelaksanaannya.

"Audit yang dimaksud bukan hanya pada pasca pelaksanaan, melainkan sebelum dilaksanakannya program tersebut, dengan demikian kerugian negara dapat diantisipasi,"jelas Hayono.(Ayu)foto
:wahyu/parle

BERITA TERKAIT
Dukung Swasembada dan ROA 1,5 Persen di 2025, Aset Idle Perhutani Harus Dioptimalkan
22-08-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Bogor –Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sohibul Imam, menekankan pentingnya seluruh BUMN...
Herman Khaeron: Kerja Sama Perhutani Harus Transparan, Banyak Kawasan Tak Beri Benefit
21-08-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Bogor –Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, menegaskan kunjungan kerja BAKN ke kawasan Perhutani Sentul,...
BAKN DPR RI Desak Perhutani Perbaiki Tata Kelola, Tindaklanjuti Temuan BPK
21-08-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Bogor – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Perum Perhutani di Sentul, Bogor,...
Arjuni Sakir Ungkap Potensi Bias Pemeriksaan dalam Proses Penilaian Profesional BPKP
23-07-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pemeriksaan Keuangan dan...